Rapat Paripurna Jawaban Bupati Donggala Atas Pandangan umum Fraksi fraksi DPRD Kabupaten Donggala

oleh -162 views

Donggala,Portalmetro.co.id —Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan umum Fraksi fraksi terhadap APBD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan Di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Donggala Rabu (2/12/2020).

Rapat Paripurna dalam rangka
Jawaban Bupati Donggala Terhadap pandangan umum Fraksi Fraksi atas Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Donggala Tahun 2021 .Paripurna Ke -14 Masa Persidangan Ke Tiga Tahun 2020,
Dipimpin dan dibuka oleh Takwin S.Sos.I.(Ketua DPRD Kabupaten Donggala) .

Turut hadir Moh.Yasin,S.Sos,(Wakil bupati Donggala),Para Asisten,Staf Ahli Bupati,Kepala SKPD ,Kepala Badan,Inspektur Inspektorat,Lukman S.H.(Sekwan DPRD) beserta seluruh staf ,dan OPD lainnya.

Mewakili Bupati Donggala,Moh.Yasin S.Sos (Wakil bupati Donggala) membacakan Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan umum Fraksi fraksi terhadap APBD Tahun Anggaran 2021.

Pada Jawaban pertanyaan fraksi PKS,Bagai mana tindak lanjut dan permasalahan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2018 terhadap masyarakat yang menerima dampak ,dengan sisa waktu yang tersedia apakah dapat dipastikan program tersebut tidak berkelanjutan pada Anggaran Tahun 2021.

Jawabannya Adalah dapat dijelaskan bahwa tindak lanjut pasca bencana dipastikan tidak dapat direalisasikan tahun 2020,namun sebagian realisasi sampai Tgl 30 November 2020 mencapai kurang lebih 98 persen dan sisanya 2 persen akan berlanjut di tahun 2021,khususnya Dana Stimulan sebesar 15 Milyar Rupiah akan dianggarkan kembali tahun 2021.

Begitupun Hasil kesepakatan pemangkasan terhadap upah (PPASP) Tahun anggaran 2020 bahwa anggaran Penganggaran Covid19 akan di letakkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga penggunaan nya lebih mudah dan cepat namun tetap ada pos tak terduga .

Selanjutnya Pertanyaan,bagaimana bentuk pertanggung jawaban penganggaran terhadap Covid19.

Jawabannya Adalah ,dalam pengolahan penanganan covid19 saat ini pemerintah daerah masih merujuk pada surat edaran menteri dalam negeri Nomor : 440/2622/SJ.tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan covid19 didaerah.

Namun secara administrasi proses keuangan dapat dilaksanakan pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang keuangan daerah Belanja tidak terduga ini dimulai dari penetapan status oleh kepala daerah.

Moh.Yasin S.Sos (Wakil Bupati Donggala) dalam pidatonya secara terperinci menerangkan, Secara jelas jawaban lainnya terkait pertanyaan Fraksi Partai Gerindra,Partai Golkar,PDIP,PKB,Partai Nasdem dan Fraksi Partai Gabungan Satu Karya Nurani (Partai Hanura,Perindo dan Berkarya) .

Reporter : Muhammad NurNas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *